Pendidikan Tinggi Untuk Siapa?
Pendidikan Tinggi Untuk Siapa?
“Saya bersyukur pemerintah menyediakan Perguruan Tinggi Nasional (PTN) yang murah. Tetapi dengan seleksi yang begitu ketat dan begitu berat, cuma mahasiswa-mahasiswa yang tergolong paling unggul saja yang berhasil. Apa lalu yang dianggap kurang cerdas, yang biasa bahkan yang bodoh, tidak berhak atas pendidikan tinggi itu?
“Syukur masyarakat membuka Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk membantu pemerintah menampung mereka yang tidak diterima di PTN. Tetapi selain harus lulus tes, mampu membayar uang pangkal tinggi, hanya mahasiswa-mahasiswa yang berduit saja yang bisa masuk PTS. Apa lalu yang kurang berduit, yang miskin tidak berhak atas pendidikan itu?
“Salahkah saya, orang, jika tidak dikaruniai otak yang cemerlang, atau sekurang-kurangnya mempunyai orang tua berduit?” Begitu cerita Jumadi mengapa ia tidak melanjutkan sekolahnya, anak lulusan SMA yang menjadi loper koran di sebuah pojok Jakarta.
“Tidak apa kok, sambil menanti pekerjaan yang lebih baik. Si Doel yang menjadi sarjana saja, juga cuma nyupir oplet,” katanya.
Dan saya lalu teringat zaman generasi saya di sekitar tahun lima puluhan, generasi Sumarlin, Emil Salim yang berhasil menjadi menteri, ketika setiap lulusan SMA waktu itu berhak masuk suatu perguruan tinggi. Tanpa ujian masuk lagi. tanpa uang pangkal.
“Generasi bapak amat beruntung, karena peminatnya tentu masih sangat sedikit.” kata Jumadi. “Tetapi kalau peminatnya membeludak dan tempat yang tersedia terlalu sempit, terbatas, jangankan yang kecerdasannya normal, calon mahasiswa yang amat cerdas, cukup berduit pun, tentu banyak yang gagal.”
Dan saya melamun, mendambakan zaman pendidikan tinggi bisa di Internet-kan sampai ke pelosok-pelosok bumi. Terbuka, terjangkau bagi setiap orang, baik bagi yang bakat unggulan maupun yang bukan bakat unggulan, bagi yang lulusan maupun yang bukan lulusan SMA, dimana pun, tanpa membeda-bedakan. Bayangkan, mahasiswa fisika mengikuti suatu mata kuliah sastra, drama, atau seni lukis yang disenangi. Wartawan, karyawan, perencana kota, polisi, awam, ya setiap orang bisa mengikuti mata kuliah yang paling diminati, entah itu dari U.I. Depok, Harvard, atau Tokyo. Bukan macam inikah yang dimaksud dengan pencerdasan bangsa, ketimbang memberat-beratkan, membatas-batasi orang dengan berbagai macam saringan masuk?
Sinar Pagi, 11 Juli 1995
